Wow, Lihatlah Prestasi Korea Ini!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada usia 15 tahun atau lebih kurang tingkat SMP kelas III, siswa-siswi Korea Selatan menduduki ranking pertama dunia dari 56 negara pada kemampuan baca tulis dalam bahasa nasionalnya, sedangkan anak-anak Indonesia berada di tingkat ke-44.

Demikian diungkapkan Hywel Coleman, peneliti senior bidang pendidikan keguruan di University of Leeds, Inggris, dalam penelitiannya selama kurun waktu 2009-2010. Hasil penelitian yang telah dibukukan dan diterbitkan oleh British Council Asia Tenggara berjudul Teaching Other Subjects through English in Two Asian Nations: Teacher's Response to Globalisation ini sangat relevan dengan polemik yang mengiringi perjalanan sekolah-sekolah negeri di Indonesia yang berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI).

Selain itu, Hywel juga mengungkapkan, dalam penguasaan mata pelajaran Matematika, anak-anak Korea Selatan juga berada di peringkat pertama dari 57 negara, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-49. Sementara itu, di bidang sains, anak-anak Indonesia menduduki peringkat ke-50 dari 57 negara. Sebaliknya, anak-anak Korea Selatan bertengger di posisi ke-7.

"Angka ini pasti mengecewakan, padahal selama ini di Indonesia belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nah, kalau anak Indonesia dipaksa belajar dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, dapat dipastikan akan lebih mengecewakan lagi," ujar Hywel.

Menurut Hywel, anak harus melek huruf atau belajar membaca dan menulis melalui bahasa ibunya dulu, baru kemudian betul-betul diperkuat dengan bahasa Inggris. Jika anak tidak diberi kesempatan untuk menguasai konsep-konsep dasar melalui bahasa ibunya di tingkat SD, maka dampak negatif dari hal ini akan terasa pada keberhasilan si anak dalam proses pendidikan selanjutnya. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia, terutama dikaitkan dengan RSBI/SBI yang digulirkan oleh Pemerintah Indonesia dengan bahasa pengantar Inggris.

Mengambil sampel penelitian di sekolah-sekolah negeri berstandar internasional yang menggunakan konsep pengajaran bilingual di Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia, Hywel mengungkapkan, tingkat "bahaya" di Indonesia paling memprihatinkan.

Di Korea Selatan, kata Hywel, fakta terungkap bahwa 100 persen keberhasilan anak belajar dilakukan melalui bahasa ibunya. Sementara itu, di Thailand, keberhasilan tersebut sampai 50 persen. Indonesia menjadi negara dengan nilai keberhasilan terendah karena hanya mencapai angka 10 persen.

Klik di sini:  sumber 

Read More..

Pelajar Miskin Didahulukan

Senin, 24 Mei 2010 / 20.44 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pelajar miskin di Yogyakarta akan didahulukan dalam penerimaan peserta didik baru tahun ini. Selain itu, mereka juga memperoleh kuota khusus sekolah negeri.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2010 yang disyahkan Senin (24/5/2010), PPDB untuk pelajar miskin atau pelajar pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) akan berlangsung serentak untuk jenjang SMP, SMA/SMK pada 28 dan 29 Juni. Ini lebih awal dari PPDB untuk peserta reguler yang berlangsung 5, 6, 7 Juli untuk jenjang SMA/SMK serta 7 dan 8 Juli untuk jenjang SMP.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori mengatakan, waktu pendaftaran bagi pelajar KMS ditetapkan lebih awal untuk proses seleksi di antara sesama pelajar KMS. "Baru setelah kuota KMS di tiap sekolah terpenuhi, kursi lainnya diperebutkan oleh pendaftar PPDB reguler," katanya.

Kuota untuk pelajar miskin di Yogyakarta tahun ini ditetapkan sebesar 25 persen untuk SMK, lima persen untuk SMA, serta 25 persen untuk SMP.

Menurut Budi, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah mengatasi keterbatasan struktural yang dialami masyarakat tak mampu. Dengan kuota ini, pelajar miksin diharap dapat menikmati layanan pendidikan yang berkualitas di sekolah negeri.

"Keterbatasan struktural bukan hanya pada tidak adanya biaya sekolah, tapi juga pada akses untuk mendaftar di sekolah negeri karena terlanjur kalah bersaing dulu. Padahal, pendidikan di sekolah negeri seharusnya bisa dinikmati juga oleh masyarakat tak mampu," kata Budi.

Koordinator PPDB Yogyakarta 2010 Samiyo mengatakan, selain kuota, para pelajar KMS juga memperoleh bantuan biaya pendidikan serta seragam. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga menyediakan bimbingan belajar gratis khusus pelajar KMS.

Bimbingan belajar gratis diselenggarakan untuk mengatasi keluhan sekolah mengenai kemampuan pelajar KMS yang umumnya lebih rendah dari nilai-nilai pelajar di sekolah negeri.

Klik di sini :  sumber 

Read More..

Duh, 1,5 Juta Guru Belum S-1

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Saat ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mencatat total ada 2,6 juta guru di Indonesia. Namun demikian, baru 1,1 juta guru yang sudah berkualifikasi akademik S-1 atau D4. Sisanya, 1,5 juta guru belum berkualifikasi akademik S-1.

Menurut UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, di pasal 7 disebutkan, guru sebagai tenaga yang profesional, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi yang sesuai dengan kewenangan mengajar. Sementara, di pasal 9, dijabarkan yang dimaksud kualifikasi akademik adalah guru selayaknya memperoleh gelar S-1.

''Permasalahannya dan menjadi polemik hingga kini, banyak guru tenaga honerer yang tiap tahunnya bermunculan, yang direkrut dari yayasan namun tidak memiliki kualifikasi akademik. Inilah yang menjadi bertambahnya beban pemerintah. Namun demikian, para guru honerer atau tenaga pendidik tersebut membantu pendidikan di Indonesia,'' ujar Direktur Profesi Pendidik Ditjen Peningkatan Mutu Pedidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Achmad Dasuki, akhir pekan lalu.

Kemendiknas menargetkan pada tahun 2016 semua guru di Indonesia sudah bergelar sarjana atau D4. Oleh karena itu, Kemendiknas mengejar target pada 2015 menuntaskan masalah ini dengan berbagai cara. 

Kemendiknas menyatakan, sertifikasi guru sangat penting. Bukan hanya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru, tetapi yang jauh lebih penting adalah demi tujuan peningkatan mutu proses pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

''Untuk mempercepat peningkatan kualifikasi akademik guru, Kemendiknas memberikan bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk menyelesaikan pendidikan lanjutan S1 atau D4. Kami mengarahkan para guru masuk Universitas Terbuka guna meningkatkan kualifikasi guru tanpa meninggalkan tugas,'' jelas Dasuki.

Dasuki mengatakan, ada guru dalam jabatan yang mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan dan nonpendidikan dari tahun 2006 sampai 2009 dan menelan biaya Rp 1.807.474.900. Bagi mereka yang mendapat sertifikasi lewat jalur pendidikan diberikan beasiswa dari Dijen Dikti sebesar Rp 2,8 juta sampai Rp 3 juta per bulan per mahasiswa. Sementara yang tidak melalui jalur pendidikan diberikan biaya Rp 2 sampai 2,5 juta.

Red: Endro Yuwanto

Rep: Anissa Mutia

Klik di sini : sumber 

Read More..